Wabup Murung Raya Pimpin Mediasi, Tekankan Pencegahan Konflik Sosial demi Stabilitas Investasi
Dalam sambutannya, Rahmanto Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, intelijen, perwakilan organisasi masyarakat, hingga pelaku UMKM yang turut hadir dalam forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.
“Pertemuan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam memitigasi potensi konflik sosial yang dapat merugikan semua pihak,” ujarnya.
Rahmanto menjelaskan bahwa pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan serta arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Tim ini memiliki tugas utama untuk mendeteksi dini, memitigasi, serta memediasi berbagai potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Tim PKS ini dikoordinasikan langsung oleh kepala daerah, dengan melibatkan unsur Forkopimda dan instansi terkait. Tujuannya jelas, yaitu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah sebelum masuk ke ranah hukum,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa sistem penanganan konflik sosial bersifat berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Setiap daerah diwajibkan melaporkan perkembangan penanganan konflik secara berkala.
Dalam paparannya, Rahmanto turut menyinggung sejumlah kasus konflik sosial yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah, seperti di wilayah Seruyan, Barito, hingga Kapuas, yang berdampak luas terhadap masyarakat dan dunia usaha. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Murung Raya.
“Kita tidak ingin konflik sosial mengganggu iklim investasi di daerah kita. Stabilitas sangat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Murung Raya sempat mengalami tekanan pada tahun 2025 akibat menurunnya aktivitas investasi. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita sempat menurun karena banyak investasi yang tidak berjalan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2026 yang menurunkan target produksi nasional, khususnya di sektor pertambangan batubara hingga 30–35 persen. Kebijakan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas perusahaan dan tenaga kerja di daerah.
Melalui rapat mediasi ini, Rahmanto berharap seluruh pihak dapat terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mengedepankan penyelesaian secara damai terhadap setiap permasalahan yang muncul.
“Kita ingin Murung Raya tetap kondusif, aman, dan menjadi daerah yang ramah investasi. Semua itu hanya bisa terwujud jika kita bersama-sama menjaga stabilitas dan menghindari konflik,” pungkasnya.(Dahli)
Posting Komentar