Pemkab Murung Raya Perkuat Kolaborasi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Ketepatan Penyaluran Bansos

Puruk Cahu, Pewarta Kalteng News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas data sosial. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus memperkuat langkah bersama dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di daerah.

Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga di pasar, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok, hingga memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan tarif transportasi dan harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Data yang telah diselaraskan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbarui data masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pemutakhiran data dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Melalui keikutsertaannya dalam rakor nasional tersebut, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola data sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.(Dahli)