Bupati Heriyus: Pemkab Murung Raya Berupaya Pertahankan Tenaga P3K Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Puruk Cahu, Pewarta Kalteng News– Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus berupaya mempertahankan keberadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dan penuh waktu di tengah adanya wacana kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Heriyus usai menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar bersama BPJS Ketenagakerjaan di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (9/6/2026).
Menurut Heriyus, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperoleh banyak masukan dan informasi terkait ketenagakerjaan. Namun, ia juga menyoroti persoalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, yakni rencana penataan tenaga P3K paruh waktu dan penuh waktu yang masih dibahas di tingkat pemerintah pusat.
"Kami menyampaikan beberapa hal terkait ketenagakerjaan, khususnya mengenai tenaga P3K paruh waktu dan penuh waktu. Saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan kami terus mengikuti perkembangannya," ujar Heriyus.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Murung Raya baru saja mengangkat lebih dari 1.500 tenaga P3K paruh waktu dan penuh waktu pada tahun 2025. Keberadaan mereka dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, apabila kebijakan pengurangan atau penghentian tenaga tersebut benar-benar diterapkan, maka akan berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Heriyus pun mengimbau seluruh tenaga P3K agar tetap tenang dan bersabar sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
"Saya berharap kepada seluruh tenaga P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, untuk tetap bersabar. Pemerintah daerah tetap berusaha bagaimana mempertahankan mereka. Kalau aturan memperbolehkan dan dari sisi anggaran memungkinkan, kami akan mengupayakannya melalui APBD," katanya.
Bahkan, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih memilih mengutamakan pembiayaan tenaga pelayanan dibandingkan mengurangi layanan dasar kepada masyarakat.
"Lebih baik kita mengorbankan kegiatan yang lain daripada tenaga kerja ini kita rumahkan. Percuma kita membangun sekolah dan puskesmas kalau tenaga yang memberikan pelayanan justru tidak ada," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang ditempatkan hingga ke desa-desa memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai program unggulan daerah, termasuk program Kartu Hebat yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar 43 persen atau sekitar Rp1,2 triliun, Heriyus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus berjuang untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan semangat yang ada, kita tetap berjuang. Kita tidak tinggal diam dan akan terus berupaya mensejahterakan masyarakat serta memastikan program-program pelayanan tetap berjalan," pungkasnya.
(dahli)
Posting Komentar