DPRD Murung Raya Ikuti Bimtek di Jakarta, Fokus Kaji RPJMD dan Penguatan Fungsi Legislasi

Puruk Cahu-, Pewarta Kalteng News– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Aula Kampus Universitas Respati Indonesia, Jakarta, pada 8 hingga 11 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis DPRD Murung Raya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat pemahaman legislator terhadap berbagai regulasi terbaru, khususnya menjelang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinoor, S.Sos, menyebutkan bahwa Bimtek kali ini sangat relevan untuk mempersiapkan para anggota dewan menghadapi agenda penting daerah.

 “Ya, pada saat ini kami dari DPRD Kabupaten Murung Raya mengikuti kegiatan penyaluran tugas atau Bimtek, sesuai dengan fungsi dan peran DPRD. Salah satu fokus utama dalam Bimtek ini adalah memperdalam materi terkait RPJMD Pemerintah Kabupaten Murung Raya,” ujar Rejikinoor di sela kegiatan, Jumat (11/7/2025).

Selain materi RPJMD, para peserta juga mendalami materi terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memahami putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang dinilai berpengaruh terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

Rejikinoor menambahkan, materi yang diterima dalam Bimtek kali ini sangat bermanfaat bagi DPRD agar dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Materi yang kami terima sangat penting, tidak hanya memperkuat kapasitas kami dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga memperkaya pemahaman kami tentang regulasi terkini. Ini sangat bermanfaat agar tugas dan peran DPRD dapat selaras dengan program pemerintah daerah, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Murung Raya,” tambahnya.

Bimtek ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Murung Raya, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja lembaga legislatif daerah dalam menyusun kebijakan, mengawal pembangunan daerah, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Dahli)



Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال