Puruk Cahu, Pewarta Kalteng News– Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi dengan menggelar rapat persiapan Observasi Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Mura pada Kamis (20/2/2025) dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat Mura, Arsuni.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program nasional yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana setiap pemerintah daerah diminta mengusulkan tiga desa untuk dinilai, sebelum akhirnya ditetapkan satu desa sebagai percontohan antikorupsi. Dari tiga desa yang diusulkan, yakni Desa Konut (Kecamatan Tanah Siang), Desa Muara Joloi I (Kecamatan Seribu Riam), dan Desa Bahitom (Kecamatan Murung), akhirnya Desa Bahitom terpilih mewakili Kabupaten Murung Raya.
“Pemilihan Desa Bahitom sebagai desa percontohan merupakan hasil kesepakatan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan,” ungkap Arsuni dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan kecamatan, perangkat daerah terkait, dan jajaran Pemerintah Desa Bahitom.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Mura, Banjang, menambahkan bahwa dalam waktu dekat, tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan observasi langsung ke Desa Bahitom untuk menilai kesiapan desa sebagai model percontohan antikorupsi.
Dukungan juga datang dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Mura. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Hendry Januardy, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung segala kebutuhan publikasi, digitalisasi informasi, hingga produksi video dokumentasi terkait program ini.
Dengan persiapan matang ini, diharapkan Desa Bahitom tidak hanya menjadi simbol integritas dan transparansi di Murung Raya, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari praktik korupsi.
(Yul)